“Peduli Hutan, Demi Kesejahteraan "

Tentang Kami

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal. Hingga Agustus 2025, Satgas PKH berhasil mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektare lahan, sebagian dialokasikan untuk konservasi dan ketahanan pangan, sementara jutaan hektare lainnya dalam proses administrasi. Satgas juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaatnya kembali kepada rakyat. Dengan pendekatan hukum tegas dan dukungan lintas lembaga, Satgas PKH memastikan hutan sebagai aset bangsa dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Seremonial

Prestasi :

Kami menyediakan solusi untuk menjaga hutan dan mengembalikan hak negara.

Penertiban Lahan Ilegal

Presiden Prabowo melalui Satgas PKH memimpin langkah tegas dalam menertibkan penguasaan kekayaan alam yang selama ini dikuasai segelintir pihak. Penertiban besar-besaran ini dilakukan demi kepentingan rakyat banyak dan kelestarian lingkungan. Melalui tindakan nyata tersebut, jutaan hektare lahan sawit serta kawasan hutan ilegal berhasil dikembalikan ke pangkuan negara sebagai wujud keadilan dan kedaulatan sumber daya alam Indonesia.

Transparansi Hukum

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 merupakan dasar hukum yang mengatur rencana pembentukan dan penyusunan Peraturan Presiden sepanjang tahun 2025. Melalui Keppres ini, ditetapkan daftar program dan prioritas regulasi yang tercantum dalam lampiran, sebagai panduan bagi kementerian dan lembaga dalam menyiapkan kebijakan strategis nasional yang selaras dengan arah pembangunan pemerintahan.

Data capaian prestasi Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) adalah rangkuman hasil kerja dan keberhasilan satuan tugas dalam menertibkan, mengembalikan, serta memulihkan fungsi kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan secara tidak sah. Data ini mencakup luas lahan yang berhasil ditertibkan, wilayah yang dikembalikan kepada negara, serta tindak lanjut hukum terhadap pelanggaran. Capaian tersebut menjadi indikator nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam.

Data Capaian

Kontak Kami

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang Satgas PKH.